IMPLEMENTASI PANCASILA DARI MASA KE MASA

PADA PEMERINTAHAN PRESIDEN SOEHARTO

Pengantar

Di depan telah dikemukakan bahwa MPR RI pada Sidang Umumnya tahun 1978 menerbitkan Ketetapan MPR RI No.II/MPR/1978, tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila tertanggal 22 Maret 1978. Pasal 5 dari Ketetapan tersebut menyebutkan bahwa :”Presiden sebagai Mandataris MPR atau sebagai Presiden bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengusahakan agar Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.” Maka dalam waktu yang singkat Presiden mengambil langkah-langkah untuk mengimplementasikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) tersebut.

Implementasi P-4

Setelah diadakan koordinasi antara lembaga-lembaga yang diharapkan untuk menangani implementasi P-4, pada tanggal 3 Agustus 1978, sekitar lima bulan setelah terbit TAP II/MPR/1978, Presiden menerbitkan Instruksi Presiden No.10 tahun 1978, tentang Penataran Pegawai Republik Indonesia mengenai Hasil-hasil Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 1978. Adapun pertimbangannya mengapa Pegawai Republik Indonesia didahulukan dalam memahami dan mengamalkan Pancasila, karena Pegawai Republik Indonesia adalah aparat Pemerintah dan Negara yang harus lebih dahulu untuk mengamalkan Pancasila dalam melaksanakan tugas, utamanya dalam melayani masyarakat.

Isi instruksi tersebut adalah agar Menteri-menteri, Jaksa Agung, Kepala Lembaga Nondepartemen, Gubernur Bank Indonesia, dan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I menyelenggarakan penataran bagi pegawai dalam lingkungan masing-masing mengenai hasil-hasil Sidang Umum MPR RI tahun 1978, utamanya mengenai P-4. Pada lampiran dari Instruksi Presiden No.10 tahun 1978, pada pasal 4 disebutkan terdapat lima tingkat penataran yakni penataran tingkat (a) Nasional, (b) Instansi Pusat, (c) Propinsi, (d) Kabupaten/Kotamadya, (e) Kecamatan.

Peserta penataran Tingkat Nasional adalah (1) para pejabat eselon satu, (2) para pimpinan/direksi Bank dan Perusahaan Milik Negara, (3) para Gubernur/Kepala Daerah dan wakilnya, (4) Rektor dan Dekan Perguruan Tinggi Negeri, (5) Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I, (6) Kepala Biro/Bagian Kepegawaian, Pejabat lain yang dipandang perlu. Penataran tingkat nasional diselenggarakan di Istana Bogor, dan penataran pertama kali berlangsung pada bulan Oktober 1978.

Menurut Instruksi Presiden No. 10 tahun 1978, penyelenggaraan penataran P-4 dibagi menjadi empat tipe yakni (1) tipe A untuk pegawai negeri sipil golongan IV dan III, dengan lama penataran 112 jam, atau sekitar 14 hari kerja; (2) tipe B untuk pegawai negeri sipil golongan II, dengan lama penataran 64 jam, atau sekitar delapan hari kerja; (3) tipe C untuk pegawai negeri golongan I, lama penataran 32 jam atau empat hari kerja.

Menindak lanjuti Instruksi Presiden No. 10 tahun 1978, Presiden menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 172/M tahun 1978, tertanggal 3 Agustus 1978, tentang Pembentukan Team Pembinaan Penatar dan bahan Penataran untuk keperluan Penataran Pegawai Republik Indonesia. Tugas Team adalah:

a. menyiapkan dan menetapkan bahan-bahan penataran bagi penataran pegawai negeri; yang meliputi materi Undang-Undang Dasar 1945, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Garis-garis Besar Haluan Negara;

b. memberikan penataran kepada calon-calon penatar bagi penataran Tingkat Nasional dan penataran-penataran tingkat nasional lainnya yang dianggap perlu.

Team terdiri atas:

1. Bpk. M. Panggabean – Ketua/Koordinator Team

2. Bpk. Daryatmo – Ketua Sub Team Pancasila

3. Bpk. Dr. H Roeslan Abdulgani – Anggota Sub Team Pancasila

4. Bpk. dr. Soedjono – Anggota Sub Team Pancasila

5. Bpk. Soedharmono, SH – Ketua Sub Team UUD 1945

6. Bpk. Mudjono, SH – Anggota Sub Team UUD 1945

7. Bpk. Ismail Saleh, SH – Anggota Sub Team UUD 1945

8. Bpk. Prof. Dr. Widjojo Nitisastro – Ketua Sub Team GBHN

9. Bpk. Amir Machmud – Anggota Sub Team GBHN

10. Bpk. Dr. J.B. Soemarlin – Anggota Sub Team GBHN

11. Bpk. Drs. Moerdiono – Sekretaris Team.

Sebagai penyelenggara Penataran Tingkat Nasional adalah Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Penataran pertama bagi calon Penatar Tingkat Nasional berlangsung dari tanggal 1 – 15 Oktober 1978, di Istana Bogor dan diikuti oleh sekitar 100 orang peserta. Penatar Tingkat Nasional ini biasa disebut Manggala, karena mereka yang kemudian diangkat sebagai Penatar mendapatkan Lencana yang bertuliskan Manggala. Para Manggala mendapat tugas untuk menatar calon-calon penatar P-4 untuk pegawai negeri di Departemen atau instansi masing-masing. Penataran diselenggarakan oleh Badan Administrasi Kepagawaian Negara, bertempat di Taman Mini Indonesia Indah, berlangsung pada tahun 1979 dan tahun 1980.

Untuk keperluan penataran bagi pegawai Republik Indonesia, dikembangkan bahan penataran terdiri atas tiga bahan pokok, yakni (1) Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, (2) Undang-Undang Dasar 1945, dan (3) Garis-garis Besar Haluan Negara. Ketua Team Koordinator kemudian melengkapi anggota Team yang diambilkan dari Manggala yang baru saja selesai mengikuti penataran tingkat Nasional angkatan pertama. Susunan Team adalah sebagai berikut:

Team Pembinaan Penatar dan Bahan

Penataran Pegawai Republik Indonesia

Ketua/Koordinator Team : M. Panggabean

Sekretaris : Drs. Moerdiono

1. Sub Team Pancasila

Ketua : Daryatmo

Anggota : Dr. H. Roeslan Abdulgani

Anggota : dr. Soedjono

Anggota : G.P.H. Djatikusumo

Anggota : Prof. dr. Satrio

Sekretaris : Sukarton Marmosudjono, SH.

2. Sub Team Undang-Undang Dasar 1945

Ketua : Sudharmono, SH.

Anggota : Ismail Saleh, SH.

Anggota : Mudjono, SH.

Anggota : Ali Said, SH.

Anggota : Abdulkadir Besar, SH.

Sekretaris : Abdul Hamid Saleh Attamimi, SH.

3. Sub Team Garis-garis Besar Haluan Negara

Ketua : Prof. Dr. Widjojo Nitisastro

Anggota : Amirmachmud

Anggota : Prof. Dr. J.B. Sumarlin

Anggota : Sukardi

Anggota : Erman Harirustaman

Sekretaris : Ir. Ginandjar Kartasasmita.

Team Penyusun Bahan Penataran

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

1. Daryatmo : Ketua merangkap Anggota

2. dr. Soedjono : Wakil Ketua merangkap Anggota

3. Slamet Danusudirdjo : Wakil Ketua merangkap Anggota

4. Drs. Moerdiono : Sekretaris I merangkap Anggota

5. Sukarton Marmosudjono : Sekretaris II merangkap Anggota

6. Prof. Drs. Harsoyo : Anggota

7. Dr. Median Sirait : Anggota

8. Soeprapto M.Ed. : Anggota

9. Ali Alatas, SH. : Anggota

10. Dr. Ir. Muhammadi Siswo- : Anggota

sudarmo

11. Prof. Dr. W.F. Napitupulu : Anggota

Team Penyusun Bahan Penataran

Undang-Undang Dasar 1945

1. Ismail Saleh SH. : Ketua merangkap Anggota

2. Abdul Hamid Saleh Attamimi, : Sekretaris merangkap Anggota

SH.

3. Drs. Wahyu Sukotjo : Anggota

4. Ir. Ibnoe Soedjono : Anggota

5. Kohar Hari Sumarno : Anggota

6. Drs. Achmad Darmawan Adi : Anggota

7. Drs. Oskar Surya Atmadja : Anggota

8. Hadipoernomo : Anggota

Team Penyusun Bahan Penataran

Garis-garis Besar Haluan Negara

1. Sukardi : Ketua merangkap Anggota

2. Erman Harirustaman : Wakil Ketua merangkap Anggota

3. Ir. Ginandjar Kartasasmita : Sekretaris merangkap Anggota

4. Abdul Madjid : Anggota

5. R. Soekarjono, SH. : Anggota

6. Drs. Hohammad Hatta : Anggota

7. Dr. Astrid S. Susanto : Anggota

8. Tulus Supranoto, SH. : Anggota

9. Bintoro Tjokroamidjojo, MA : Anggota

Team Penyusun Bahan Penataran tersebut menghasilkan tiga buku, yakni (1) Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, (2) Undang-Undang Dasar 1945, dan (3) Garis-garis Besar Haluan Negara, merupakan materi pelengkap yang dipergunakan dalam penataran P-4. Adapun materi pokok adalah (1) TAP MPR RI No.II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, (2) UUD 1945, dan TAP MPR RI tentang Garis garis Besar Haluan Negara. Bahan tersebut merupakan tiga hal saling kait mengkait dalam pelaksanaan pembangunan bangsa. Berhubungan dengan pentingnya tiga bahan tersebut Presiden Soeharto, pada waktu membuka penataran calon Penatar tingkat Nasional di Istana Bogor pada tanggal 1 Oktober 1978, menegaskan bahwa:

Pancasila adalah sumber dari segala gagasan kita mengenai wujud masyarakat yang kita anggap baik, yang menjamin kesentosaan kita semua, yang mampu memberi kesejahteraan lahir batin bagi kita semua.

Pancasila lah yang menjiwai Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu Undang-Undang Dasar 1945 tidak akan kita fahami atau mungkin kita laksanakan secara keliru jika kita tidak memahami Pancasila. Selanjutnya apa yang diamanatkan oleh Pancasila dan apa yang ditunjukkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 harus tercermin dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, yang merupakan strategi pembangunan kita dalam setiap tahap. Karena itu untuk melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Negara sesuai dengan cita-cita Kemerdekaan, maka kita semua harus memahami dan menghayati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri.

Di samping tiga bahan pokok dan tiga buku tersebut, Team Pembinaan Penatar dan Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia menetapkan beberapa bahan yang dijadikan referensi dalam Penataran P-4.

Penataran P-4 dan Indoktrinasi

Berbagai fihak menuduh bahwa penataran P-4 merupakan suatu bentuk indoktrinasi, bahkan ada yang beranggapan sekedar untuk justifikasi dan pendukung politik tertentu, khususnya politik penguasa. Marilah kita mencoba untuk menelaahnya.

Penyelenggaraan penataran P-4 adalah merupakan realisasi Ketetapan MPR RI, jadi merealisasikan kehendak rakyat. Pelaksanaan penataran P-4 diselenggarakan sesuai dengan tata cara demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia. Jadi kalau Presiden kemudian menetapkan dan mengatur pelaksanaan penataran P-4 tiada lain adalah mengemban amanat MPR RI.

Namun ada pula yang menuduh bahwa penyelenggaraannya terlalu indoktrinatif, bahkan ada yang mempersoalkan, apakah masalah moral warganegara itu menjadi tanggung jawab negara? Sejauh mana negara memiliki kewenangan dalam mengatur moral warganegaranya? Dapatkah negara memaksakan sesuatu nilai tertentu pada warganegaranya? Pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan yang sangat mendasar, bahkan mungkin sangat filosofis. Apakah sebenarnya indoktrinasi itu?

Indoktrinasi adalah suatu tindakan atau proses untuk mentranformasikan ajaran atau prinsip tertentu. Setiap proses pendidikan dan pengajaran pasti mengandung tindakan indoktrinasi, yakni untuk mentranformasikan prinsip-prinsip atau nilai-nilai tertentu. Dalam kehidupan bersama pasti diperlukan adanya common denominator, adanya common platform, yang dipergunakan sebagai dasar terjadinya kehidupan bersama. Secara sadar ataupun tidak sadar terjadilah proses indoktrinasi. Apabila tranformasi tersebut berlangsung secara alami, maka tidak dikatakan indoktrinasi, tetapi apabila berlangsung dalam proses paksaan maka lalu dikatakan indoktrinasi. Jadi sebenarnya suatu proses transformasi prinsip dan nilai tergantung pada pendekatan dan metoda yang diterapkan, sehingga dikatogarikan sebagai indoktrinasi dan bukan.

Demikianlah gambaran mengenai pelaksanaan penataran bagi pegawai negeri mengenai P-4. Dalam waktu dua tahun hampir semua pegawai negeri telah ditatar P-4. Masalah berikutnya adalah bagaimana menatar masyarakat pada umumnya. Hal ini akan dikupas pada uraian selanjutnya. Jakarta, 23 April 2007, Soeprapto/LPPKB.

4 Responses to “IMPLEMENTASI PANCASILA DARI MASA KE MASA”

  1. Reza Says:

    Tp saya msh agak canggung dengan pancasila ini, soalnya pada saat pemerintahan Soekarno, beliau sempat meninggalkan pancasila itu sendiri, saya bingung mengapa dy meninggalkan pancasila,,
    apakah pancasila itu memiliki kelemahan sampai-sampai d tinggalkan begitu saja???
    kalau begitu, mengapa kita masih memakai ideologi tersebut, sedangkan ideologi tersebut memiliki kelemahan,,
    tp ini hanya pendapat saya, dan saya ingin tanggapan dari anda,,,

  2. hidayat07 Says:

    maaf sebelumnya,, jika jawaban yang Saudara harapkan tidak sesuai dengan yang Saudara harapkan, karena saya bukan pakar Pancasli, hehe..

    kalo menurut saya sih Bung Karno meninggalkan Pancasila bukan karena pancasila ada kekurangannya, tapi mungkin karena tidak sesuai dengan kepribadian beliau,,
    seingat saya beliau pernah diwawancara, yakni isinya bahwa beliau tidak menginginkan kebebasan perss..
    entah apa alasannya??

  3. adit38 Says:

    Namanya hasil pemikiran manusia, berarti ga bisa sempurna kan?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: